Senin, 30 Januari 2012

NOTARIS sebagai PENGUSAHA KENA PAJAK?


(Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan ketentuan yang ada tanpa melihat untung ruginya sebagai Pengusaha Kena Pajak-ARA)


Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam UU No 42 Thn 2009 ttg Perubahan ketiga UU No 8 Tahun 1983 ttg PPN dan PPnBM (UUPPN), adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Untuk mengetahui sebuah barang atau jasa dapat dikenakan PPN, maka dapat dilihat ketentuan dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) UUPPN jo. Pasal 5 PP 144 Thn 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang disebut juga Negative List, sebagai berikut:

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. Jasa penyediaan tempat parkir;
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. Jasa boga atau katering.

Dari ketentuan tersebut, jasa di bidang kenotariatan tidak termasuk dalam jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM. Oleh karena itu jasa kenotariatan adalah jasa yang terutang PPN, sehingga notaris masuk ke dalam golongan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut 10% PPN atas jasa yang diberikan.

Bagaimana Memperoleh Status PKP?

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1 menyebutkan “Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan yang dimaksud jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 2).

Artinya, seorang notaris masih belum wajib menjadi PKP jika peredaran usahanya selama 1 tahun masih di bawah Rp 600 juta. Namun, notaris tersebut tetap dapat mengajukan dirinya sebagai PKP. Hal ini biasanya dilakukan notaris tersebut untuk menyeimbangkan pengenaan potongan pajak penghasilan atas jasa notaris yang dilakukan oleh klien.

Untuk menjadi PKP, maka seorang notaris harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak terlebih dahulu. NPWP ini nantinya menjadi Nomor Pokok PKP notaris yang bersangkutan yaitu dengan mendapat selembar Surat NPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama tempat notaris tersebut terdaftar.

Apa yang harus dilakukan setelah menjadi PKP?

Setelah menjadi PKP, seorang notaris wajib untuk melaksanakan pula kewajiban pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor tempat dimana notaris tersebut terdaftar.


Bagaimana Cara Menghitung/Menerapkan PPN tersebut?

Cara menghitung PPN atas Jasa yang diterima oleh seorang notaris dari kliennya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Notaris Alliecya, SH, MKn pada bulan Agustus 2011 mendapat honor 100jt dari PT Singa Lembu Industri atas jasanya di bulan Maret 2011. Ia wajib memungut tambahan Rp 10jt atas jasa tersebut kepada PT SLI. Sehingga PT SLI membayar Rp 110jt, dan memperoleh faktur pajak yang diterbitkan oleh notaris Alliecya. Atas PPN ini Notaris Alliecya wajib menyetorkan ke bank dan melaporkannya ke kantor pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran.

Sebagai catatan, dari contoh di atas jasa notaris juga akan dikenakan pemotongan PPh yang dilakukan oleh klien PT SLI tersebut. Masalah ini dibahas pada artikel terpisah.

1 komentar: